Info Massa – Angka prevalensi stunting di Provinsi Banten tercatat masih mengkhawatirkan. Saat ini, tingkat stunting di Banten berada di kisaran 20 persen, atau sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 19 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah kesehatan semata, melainkan persoalan multidimensi dari hulu ke hilir.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pusat dan Daerah terkait Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Banten yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa (3/11/2026).
Provinsi Banten menjadi wilayah pertama yang dikunjungi Kemendes PDT dalam rangkaian koordinasi penurunan stunting tingkat desa secara nasional.
Mendes Yandri memaparkan bahwa masalah gizi buruk pada anak saling terhubung dengan kemiskinan,keterbatasan lapangan kerja, hingga tingkat pendidikan masyarakat.
“Stunting itu biasanya diawali dengan persoalan gizi. Gizi berkaitan dengan persoalan kemiskinan, lapangan kerja, pendidikan, dan lain sebagainya. Maka kami di Kementerian Desa melihat stunting itu bukan hanya sekadar kekurangan gizi, tetapi ada di balik itu yang perlu kita tuntaskan,” kata Yandri.
Menurutnya, angka 20 persen yang dicapai Provinsi Banten saat ini masih tergolong tinggi dan membutuhkan penanganan lintas sektor secara terpadu.
“Nasional kan 19 koma, Banten itu 20. Sedikit saja. Tapi itu angka yang masih tinggi secara nasional,” ujarnya.
Untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah mematok target jangka panjang agar angka stunting dapat ditekan hingga di bawah satu digit atau kurang dari 10 persen.
Guna mencapai target ambisius tersebut, Yandri menyerukan gerakan kolaboratif dari seluruh elemen bangsa,mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, hingga masyarakat di tingkat desa.
“Kalau kita mau ingin menuju Indonesia Emas, seharusnya kan di bawah satu digit, di bawah 10 persen. Nah, maka ini perlu kita keroyokan. Tidak hanya kita memandang ini sebuah tanggung jawab pemerintah, tapi semua rakyat, semua anak bangsa mesti keroyokan, berpartisipasi untuk memastikan angka stunting itu selalu kita tekan,” tegasnya.
Sebagai langkah nyata di lapangan, Kemendes PDT memastikan pengalokasian Dana Desa dapat dioptimalkan secara langsung untuk mendukung berbagai program pencegahan dan percepatan penurunan stunting sesuai kebutuhan spesifik desa masing-masing.
Melalui sinergi antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat desa, diharapkan penanganan stunting di Banten dapat berjalan lebih terarah, terukur, serta mampu menurunkan angka prevalensi secara signifikan dalam waktu dekat. []
