Info Massa – Jagat politik dan keamanan nasional dihebohkan oleh rumor serius mengenai dugaan operasi penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya. Isu ini kian memanas setelah beredar kabar adanya operasi internal yang melibatkan Satuan Brimob dan Divisi Propam terhadap sejumlah Perwira Tinggi (Pati) Polri.
Sinyal kewaspadaan terhadap kerahasiaan komunikasi sebenarnya sudah pernah disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pengarahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan.
Prabowo mengimbau para menteri dan pejabat kabinet untuk tidak membicarakan hal-hal bernuansa sensitif atau rawan melalui sambungan telepon biasa.
“Silakan gunakan teknologi, tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Ini zaman modern, ini banyak telinga yang ingin dengar,” kata Prabowo dalam pesannya. Peringatan ini belakangan dinilai publik sebagai indikasi awal adanya potensi ancaman intelijen di lingkungan Istana.
Isu penyadapan mendadak memuncak pada awal November 2026. Beredar kabar burung di kalangan media dan jejaring media sosial yang menyebutkan bahwa perangkat komunikasi Istana Presiden dan Seskab menjadi target penyadapan terkoordinasi.
Isu tersebut kian menggelinding dramatis dengan munculnya kabar penangkapan dan pemeriksaan internal terhadap sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri oleh Divpropam dengan pengawalan personil Brimob di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sejumlah nama pejabat hingga mantan pejabat kepolisian ikut diseret-seret oleh opini publik.
Kabar tersebut langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan politik.
Partai Demokrat melontarkan kecaman keras atas dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara.Politikus Demokrat, Imelda Sari, menegaskan bahwa penyadapan oleh aparat penegak hukum memiliki aturan ketat berdasarkan undang-undang dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Merespons bola liar yang terus menggelinding pada Selasa (3/11/2026), jajaran pejabat pemerintah dan Kepolisian memberikan pernyataan resmi.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan pihaknya masih melakukan pengecekan mendalam atas kabar pengamanan perwira tinggi maupun isu penyadapan tersebut. “Nanti kami cek. Ada saatnya nanti, mungkin ndak lama lagi,” ungkap Johnny singkat di Mabes Polri, Jakarta.
Yusril mengimbau masyarakat untuk tidak termakan rumor dan memosisikan informasi ini masih sebatas spekulasi publik. Ia mempartisi bahwa kementeriannya belum menerima arahan atau perintah penanganan khusus dari Presiden Prabowo terkait masalah ini.
Hingga saat ini, pihak Istana Kepresidenan belum mengeluarkan pernyataan formal mengenai tindak lanjut atau temuan bukti fisik terkait peretasan penyadapan saluran komunikasi Presiden. []
