Adian Minta Kerusakan Alam Akibat Tambang Dimaksimalkan Untuk Pendapatan Negara

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu meminta seluruh pihak, khususnya Kementerian ESDM untuk memaksimalkan pendapatan Negara dari dampak tambang yang sudah merusak alam dan lingkungan untuk membantu peningkatan ekonomi nasional.

Menurut Adian, selain merusak alam, sektor tambang sudah merubah mata pencaharian masyarakat sekitar. Disebutnya, petani sudah tidak lagi bertani, bahkan nelayan malah kehilangan ladang ekonominya akibat berlangsungnya penambangan.

Politisi PDIP itu mengatakan, jika sektor tambang tidak bisa dimaksimalkan untuk pendapatan Negara, maka pengorbanan masyarakat yang telah mengalami kerusakan alam serta kehilangan mata pencaharian menjadi sia-sia.

Untuk itu, Adian mengusulkan agar peningkatan pendapatan negara bisa dimaksimalkan dari potensi-potensi pertambangan yang dimiliki oleh berbagai perusahaan, salah satunya oleh PT. Vale Indonesia Tbk yang sudah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Vale ini mendapat IPPKH 11 ribu hektare, dari 22 ribu hektare IUP mereka di wilayah Kolaka. Nah, saya tidak tahu, yang 11 ribu hektare ini mau mereka apakan. Apakah smelter mereka sanggup menampung hasil dari 11 ribu hektare IPPKH ini untuk berproduksi atau tidak?” ujar Adian dalam keterangan resminya, 10 November 2021 malam.

Selain PT. Vale Indonesia, Adian juga mempertanyakan penggunaan izin yang dimiliki PT Antam. Sebab, diungkapkannya ada lahan milik perusahaan emas tersebut yang tak terpakai. Contohnya, kata dia, di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

“Yang saya khawatirkan, ketika negara butuh uang, rakyat butuh uang, pandemi masih terjadi, berbagai IUP dan IPPKH yang dimiliki beragam perusahaan ini tak digunakan, tapi hanya dipakai untuk kepentingan kolateral alias main-main saham saja. Yang untung hanya perusahaan, sedangkan rakyat tidak dapat apa-apa, lapangan kerja pun tidak terbuka,” pungkas Adian.