Jakarta – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan menyampaikan 18 tuntutan kepada DPR dan Pemerintah sebagai rentetan peringatan May Day 2022.
Adapun belasan tuntutan yang akan disampaikan massa buruh pada Sabtu 14 Mei diantaranya meminta Pemerintah menurunkan harga bahan pokok, bahan bakar minyak dan gas.
“Sahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), tolak revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), dan tolak revisi UU SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh),” kata Said Iqbal dalam keterangannya.
Massa buruh juga terus menolak upah murah, mendesak pemerintah menghapus mekanisme pekerja alih daya (outsourcing), menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), dan meminta pemerintah segera mengesahkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang perlindungan anak buah kapal (ABK) dan buruh migran.
Selain itu, massa buruh meminta kesinambungan pemerintah dan DPR RI untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 190 soal Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Lalu buruh juga meminta aparat penegak hukum menghentikan kriminalisasi terhadap petani.
Buruh juga menuntut agar pemerintah mengangkat status guru dan tenaga honorer menjadi PNS, kemudian meminta perusahaan memberi kepastian status kerja pengemudi motor/mobil online sebagai pekerja bukan mitra, dan memberdayakan sektor informal.
Said Iqbal menyebutkan bahwa aksi unjuk rasa akan dilakukan di dua titik. Di gedung DPR/MPR berlangsung pada pukul 10.00 WIB—12.00 WIB, dilanjutkan demonstrasi di GBK pada 13.00 WIB—17.00 WIB.
“Kegiatan di GBK hanya diikuti sekitar 50.000 buruh demi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan mencegah risiko penularan COVID-19,” ucapnya.
Diketahui massa buruh yang mengikuti unjuk rasa tersebut berasal dari 3 wilayah yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Disebutkan Said, aksi di GBK akan dimeriahkan oleh orasi dari sejumlah pimpinan serikat buruh Internasional, yaitu Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation (ITUC) Sharan Burraw, Sekjen ITUC Asia Pacific Shoya Yoshids, serta perwakilan dari Partai Buruh Brazil, Australia, dan Finlandia.
