Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
Berikut adalah profil lengkap perjalanan karier Silmy Karim dari sektor profesional, pemerintahan, hingga terjerat kasus hukum.
Profil Singkat & Latar Belakang Pendidikan
Silmy Karim lahir di Tegal, Jawa Tengah, pada 19 November 1974. Ia menempuh jalur pendidikan tinggi yang berfokus pada ekonomi dan manajemen pertahanan:
- Sarjana Ekonomi: Universitas Trisakti (Lulus 1997)
- Magister Ekonomi: Universitas Indonesia (Lulus 2007)
- Pendidikan Eksekutif & Militer: Berbagai program manajemen pertahanan dan keamanan nasional di luar negeri, meliputi NATO School (Jerman), Harvard University (AS), Naval Postgraduate School (AS), serta George C. Marshall European Centre for Security Studies.
Perjalanan Karier di Sektor BUMN
Sebelum masuk ke birokrasi kementerian, Silmy dikenal sebagai profesional yang kerap ditugaskan untuk membenahi perusahaan negara yang bermasalah, hingga sempat dijuluki sebagai “Direktur Utama spesialis BUMN sakit”.
- Anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI mulai 2007
- Anggota Timnas Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI mulai 2008
- Komisaris PT PAL Indonesia (Persero) 2011 – 2014
- Anggota Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara (BIN) Feb 2013 – Jul 2015
- Direktur Utama PT Pindad (Persero) Des 2014 – Agu 2016
- Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) Agu 2016 – Sep 2018
- Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sep 2018 – Jan 2023
Selain itu, ia juga sempat menduduki kursi komisaris di berbagai perusahaan strategis lainnya seperti PT Krakatau Posco, PT GE Power Solution Indonesia, dan PT Freeport Indonesia.
Berkarier di Pemerintahan
Karier birokrasinya di kementerian pusat resmi dimulai pada awal tahun 2023 hingga ia masuk ke dalam jajaran kabinet:
1. Direktur Jenderal Imigrasi (Januari 2023 – Oktober 2024)
Silmy terpilih menjadi Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melalui jalur seleksi terbuka non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dilantik pada 4 Januari 2023. Selama masa ini, ia banyak mendorong digitalisasi dan modernisasi sistem keimigrasian demi mempermudah layanan publik serta memperketat pengawasan.
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (21 Oktober 2024 – 4 Juni 2026)
Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Hukum dan HAM dipecah. Silmy mendapat promosi jabatan politik dan dilantik menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) yang pertama mendampingi Menteri Agus Andrianto.
Kasus Hukum dan Status Tersangka KPK
Langkah karier Silmy Karim terhenti setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
- Penetapan Tersangka: KPK resmi menetapkan Silmy Karim sebagai tersangka setelah melakukan ekspose (gelar perkara). Status tersangka ini diumumkan menyusul penahanan total delapan orang pejabat imigrasi dari 18 orang yang sempat diamankan.
- Konstruksi Perkara: Dugaan tindak pidana ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan dokumen keimigrasian berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi warga negara asing (WNA). Penyidik KPK menduga alur perintah dan aliran dana haram tersebut sudah berlangsung sejak Silmy menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada periode 2023–2024.
- Pasal yang Disangkakan: Silmy dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (terkait pemerasan dalam jabatan) serta Pasal 12B mengenai gratifikasi.
- Penahanan: Setelah sempat dicari oleh tim penindak dalam rangkaian OTT, Silmy mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menyerahkan diri didampingi ajudannya. Ia langsung ditahan dengan mengenakan rompi tahanan oranye KPK dan tangan terborgol.
Catatan Harta Kekayaan (LHKPN)
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025 yang dilaporkannya pada 14 Maret 2026, total kekayaan bersih Silmy tercatat sebesar Rp234,59 miliar (aset kotor Rp243,59 miliar dikurangi utang Rp8,99 miliar). Komponen hartanya didominasi oleh:
- Tanah dan Bangunan: Senilai Rp184,02 miliar yang tersebar di 11 lokasi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
- Kas dan Setara Kas: Rp31 miliar.
- Transportasi: Koleksi kendaraan senilai Rp8,47 miliar, yang meliputi motor Harley-Davidson (keluaran 1998 dan 2003) serta sejumlah mobil seperti Jeep CJ7, Mercedes-Benz 280E, Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler, dan Mercedes-Benz G63 senilai Rp6 miliar. []
