Info Massa — Polemik mengenai posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) di luar pemerintahan semakin memanas. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan kritik balasan yang tajam kepada Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, yang sebelumnya menyebut sikap politik partai berlambang banteng tersebut “abu-abu” dan membingungkan.
Deddy menegaskan bahwa posisi partainya sudah sangat terang benderang, yakni memilih berada di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan.
Menurut Deddy, keputusan untuk berada di luar pemerintahan adalah langkah logis yang sangat dibutuhkan saat ini, terutama untuk menjaga iklim demokrasi di parlemen.
“Kenapa perlu menjadi penyeimbang? Karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?” ujar Deddy, Kamis (18/6/2026).
Deddy justru merasa heran dan mempertanyakan motif Jazilul yang terus mengusik posisi politik PDIP. Ia bahkan menyindir balik manuver politikus PKB tersebut.
“Saya tidak tahu maksud pernyataan dia karena gak paham, ingin mengadu domba dengan pemerintah atau karena galau sebab tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR?” sindir Deddy.
Lebih lanjut, Deddy memperingatkan elite PKB tersebut agar tidak melampaui batas dengan mencampuri urusan rumah tangga partai lain. Seluruh keputusan strategis PDIP, termasuk arah politik terhadap pemerintah, murni merupakan kewenangan internal.
Keputusan tersebut telah disepakati melalui mekanisme organisasi yang sah, mulai dari Kongres, Rakernas, hingga hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?” tegas Deddy.
Perseteruan panas ini dipicu oleh pernyataan Jazilul Fawaid yang menyoroti desas-desus keterlibatan kader PDIP dalam aksi protes mahasiswa. Hal ini mencuat setelah BEM Bersatu menuding mantan Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, hadir di lokasi demonstrasi yang mengkritik program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Merespons hal tersebut, Jazilul menyebut publik masih kesulitan membaca kompas politik PDIP akibat ketidaksinkronan antara ucapan dan tindakan tokoh-tokohnya.
“Belum (jelas), karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham,” tutur Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan.
Meski mengklaim tidak ingin ikut campur urusan dapur PDIP, Jazilul menekankan pentingnya transparansi sikap di dunia politik.
“Sikap yang tegas lebih kita hargai daripada bilang A yang dikerjakan B,” pungkasnya.
Bagi PDIP, desakan tersebut tidak mendasar. Mereka menilai bahwa posisi sebagai penyeimbang sudah final dan tidak membutuhkan validasi dari partai mana pun, apalagi dari pihak yang terus-menerus melemparkan tuduhan “abu-abu”. []
