Info Massa — Barikade ketat aparat kepolisian gagal membendung gelombang perlawanan kaum perempuan. Tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API), massa aksi yang terdiri dari ibu rumah tangga, pekerja rumah tangga (PRT), hingga aktivis perempuan sukses menembus adangan polisi untuk merebut titik aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Kamis (18/6/2026).
Aksi saling dorong, bentrokan fisik, hingga adu mulut sengit sempat pecah di jalanan Jakarta ketika rute long march mereka dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Istana Negara dihadang dan dialihkan paksa oleh aparat.
Perwakilan API, Afifah, menceritakan bagaimana aparat mencoba mengaburkan esensi aksi mereka dengan menggiring massa keluar dari jalan protokol. Baru berjalan satu kilometer dari titik awal, massa perempuan dipaksa belok ke Jalan Kota Bumi dan digiring masuk ke gang-gang kecil serta perkampungan.
Namun, semangat perlawanan tidak surut. Begitu berhasil keluar dari jalan-jalan tikus tersebut dan tiba di persimpangan Grand Indonesia (GI), mereka kembali dihadang polisi yang mencoba menjauhkan mereka dari pusat perhatian publik.
Di sinilah titik balik perlawanan terjadi. Menolak tunduk pada tekanan aparat, para perempuan ini memilih maju dan mendobrak barisan polisi.
“Kami sudah keluar jalan kampung, lalu kami diminta untuk berbelok kiri, yang mana itu menjauhi Bundaran HI. Kami enggak mau! Jadi kami paksa ke kanan dan sampailah kami di HI,” tegas Afifah berapi-api saat ditemui di lokasi aksi.
Ketangguhan fisik di jalanan sejalan dengan tajamnya tuntutan yang mereka bawa. Elemen massa seperti Perempuan Mahardhika bersama para ibu rumah tangga menyuarakan jeritan dapur mereka mulai dari turunkan harga sembako dan stop program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bagi para ibu, program MBG yang digagas pemerintah saat ini dipandang bukan sebagai solusi gizi, melainkan komoditas politik yang justru membahayakan anak-anak mereka. Afifah menyoroti fakta bahwa elite di Badan Gizi Nasional (BGN), dari ketua hingga wakilnya, justru bukan diisi oleh para ahli di bidangnya.
“Kami tahu di BGN, dari wakil sampai ketuanya, bukan ahli gizi. Tapi dari kepakaran lainnya. MBG hanya membuat siswa keracunan!” kritik Afifah keras.
Para ibu dengan tegas menyatakan menolak mempercayakan urusan pemenuhan gizi anak-anak mereka kepada pejabat yang tidak memiliki latar belakang keilmuan yang tepat. Selain menolak MBG dan menuntut stabilitas harga pangan, API juga menagih janji manis pemerintah saat kampanye terkait penyediaan lapangan kerja yang luas bagi rakyat. []
