Info Massa – Kekosongan kursi Wakil Presiden sepeninggal Gibran Rakabuming Raka kini menjadi teka-teki politik terbesar di tanah air. Sesuai mekanisme konstitusi, Presiden Prabowo Subianto memegang hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Namun, di tengah besarnya koalisi gemuk yang menopang pemerintahan saat ini, menentukan siapa pendamping baru Presiden bukan sekadar urusan mencari figur yang kompeten, melainkan soal menjaga keseimbangan dan stabilitas politik nasional.
Jika menilik komposisi awal pemerintahan, ada satu catatan krusial yang patut menjadi pijakan utama Presiden Prabowo dalam memilih suksesor Gibran dengan status non-partai.
1. Mempertahankan Keseimbangan Awal Non-Kader
Sejak awal kontestasi Pilpres hingga menjabat, Gibran Rakabuming Raka berada pada posisi unik karena tidak berstatus sebagai kader dari partai politik mana pun di dalam koalisi. Posisi netral ini secara tidak langsung menciptakan titik ekuilibrium (keseimbangan) bagi partai-partai pengusung. Tidak ada satu pun partai anggota koalisi yang merasa lebih diistimewakan karena kadernya berhasil menduduki kursi RI-2.
Mengganti Gibran dengan sosok yang memiliki latar belakang serupa—yakni figur non-partai—merupakan langkah paling logis untuk mempertahankan format keseimbangan politik yang sudah terbangun sejak awal pemerintahan berjalan.
2. Menghindari Bara Kecemburuan Antar-Partai Koalisi
Sebaliknya, apabila Presiden Prabowo memilih untuk mengambil calon Wakil Presiden dari salah satu kader partai politik anggota koalisi, potensi gejolak internal nyaris tak terhindarkan. Dalam koalisi besar yang dihuni berbagai partai dengan ambisi dan kontribusi elektoral masing-masing, pemberian kursi Wapres kepada satu partai tertentu akan memicu kecemburuan politik yang serius dari partai-partai lainnya.
Ketimpangan distribusi kekuasaan ini berisiko meretakkan soliditas koalisi di parlemen maupun di kabinet.Alih-alih fokus menuntaskan program kerja pemerintahan, energi politik justru bisa terkuras untuk meredam gesekan dan tuntutan kompensasi jabatan dari partai koalisi yang merasa ditinggalkan.
3. Figur Profesional Lebih Kondusif bagi Pemerintahan
Oleh karena itu, mengangkat tokoh di luar struktur partai politik—seperti kalangan teknokrat, akademisi,profesional, atau purnawirawan yang tidak terikat bendera partai—menjadi opsi yang jauh lebih kondusif.
Selain mampu meredam syahwat dan rivalitas antar-elit partai di lingkaran kekuasaan, figur non-partai memiliki ruang gerak yang lebih leluasa. Ia tidak dibebani agenda elektoral partai tertentu menjelang kontestasi politik berikutnya, sehingga dapat bekerja sepenuhnya untuk membantu Presiden mengeksekusi kebijakan strategis negara.
Pada akhirnya, keputusan memang sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Namun, demi menjaga koalisi tetap solid dan iklim politik tetap sejuk hingga akhir masa jabatan, memilih sosok pengganti Gibran dari luar lingkaran partai politik adalah langkah paling bijak dan aman.
