Info Massa — Di tengah derasnya sorotan dan kritik masyarakat terkait efektivitas serta urgensi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah memilih pasang badan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak akan menghentikan program pemakan anggaran besar tersebut.
Qodari berdalih, program MBG merupakan mandat langsung dari rakyat karena sudah tertuang dalam visi-misi sejak masa kampanye pemilihan presiden dua tahun lalu.
“Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan,” ujar Qodari dalam keterangan resminya, Rabu.
Meskipun implementasi di lapangan terus menuai polemik—mulai dari masalah anggaran, kesiapan logistik, hingga ketepatan sasaran—pemerintah menilai tuntutan publik untuk menghentikan program ini sebagai langkah yang keliru. Qodari justru melempar balik bola panas tersebut kepada masyarakat yang telah memilih Prabowo secara demokratis.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya,” tegas Qodari.
Ia mengakui bahwa pelaksanaan MBG saat ini memang menghadapi berbagai tantangan besar. Namun, alih-alih menjadikannya bahan evaluasi total atau penundaan, pemerintah mengklaim tantangan tersebut bukan alasan untuk berhenti. Pemerintah berkilah bahwa kebijakan ini memiliki “tujuan mulia” sebagai solusi atas persoalan gizi buruk dan tumbuh kembang anak di Indonesia.
Sebagai kompromi atas derasnya kritik, Qodari menyatakan pemerintah hanya membuka ruang diskusi untuk perbaikan tata kelola, bukan untuk pembatalan program.
Selain program MBG yang kontroversial, Bakom RI juga pasang badan untuk beberapa kebijakan lain yang tengah disorot, seperti mekanisme ekspor satu pintu untuk sumber daya alam dan program Sekolah Rakyat (SR).
Menutup pernyataannya, Qodari meminta masyarakat untuk menahan diri dan memberikan kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk menuntaskan janji-janji politiknya selama masa jabatan berlangsung, terlepas dari segala riuh kendala dalam eksekusinya.
“Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan,” pungkasnya. []
