Suara Sipil Sindir 100 Hari Kerja Sachrudin-Maryono Lewat Piagam | PSG Ukir Sejarah Juara Liga Champion Pertama | Tanah Dirampas, Petani Penggarap Di Jambi Tuntut Bhakrie Group Kembalikan Haknya | Andra Soni Terendah Dalam Tingkat Kepuasan 100 Hari Kerja Gubernur di Pulau Jawa | Pemuda Cisadane Timur Baru Terbentuk Serukan Lingkungan Sehat Lintas Daerah |

Profil

Beranda / Profil / Septian Prasetyo, Dari Buruh, Mahasiswa, Hingga Advokat, Terus Berpihak Pada Hak Rakyat

Septian Prasetyo, Dari Buruh, Mahasiswa, Hingga Advokat, Terus Berpihak Pada Hak Rakyat

Oleh Admin • 18/04/2021 • 334

Reporter : A. Rosyid Warisman

Kota Tangerang – Septian Prasetyo Sukarso atau Tian, saat ini merupakan seorang Praktisi Hukum dan menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pospera Banten. Sebelum di kenal sebagai Lawyer atau Pengacara, Tian lebih dulu dikenal sebagai seorang Aktivis buruh dan Mahasiswa.

Tian terlahir dari keluarga yang kurang berada, di mana ayahnya hanya bekerja sebagai buruh kasar dan almarhumah ibundanya hanya seorang ibu rumah tangga. Namun keadaan itu tidak menghambat dirinya menjadi seorang anak pertama yang tumbuh besar bersama tiga orang adiknya.

Sebagai anak kelahiran asli Kabupaten Tangerang pada 25 September 1987, tepatnya di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, menjadikan Tian harus mengenal lebih dekat tentang kondisi dan persoalan yang terjadi di sekitarnya. Ditunjang dari nasib yang belum berpihak kepada keluarganya, realita itu membuatnya peka dengan orang-orang yang senasib dengannya.

Setelah dewasa dan menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas, Tian mulai bekerja di salah satu pabrik yang terletak di Bitung, Kabupaten Tangerang. Ia mulai bekerja sekitar tahun 2006 – 2008 dan statusnya adalah sebagai buruh harian lepas yang ditempatkan di bagian produksi.

Baca juga: Guru Besar Universitas Andalas Apresiasi Gerakan Mahasiswa Bagikan Beras Murah

Waktu itu, tidak ada jaminan kesehatan yang melindunginya serta karyawan lainnya saat bekerja. Apabila terjadi sesuatu kecelakaan saat bekerja, maka di luar tanggung jawab perusahaan.

Hal itu mendorong Tian untuk melakukan perlawanan dengan mengadvokasi teman-teman buruh yang lain dan melakukan aksi mogok kerja. Perusahaan diminta memenuhi apa yang menjadi hak-hak buruh. Hasilnya, Tian dibayar dengan pemecatan secara tidak terhormat.

Selanjutnya, Tian memutuskan untuk berkuliah di salah satu Universitas swasta di Kota Tangerang dengan mengambil jurusan Hukum. Di kampus tersebut, dia bertemu dengan organisasi Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang.

Septian Prasetyo saat menunjuk dan meminta aparat keamanan tidak represif menghadapi aksi massa yang dilakukan oleh masyarakat. (Foto: Infomassa).

Sebagai aktivis mahasiswa dan salah satu pentolan FAM Tangerang di eranya, Tian memiliki jejak record yang panjang dalam keterlibatannya dari mulai pengadvokasian hingga melakukan aksi massa bersama masyarakat.

Sebelum lulus dari kuliahnya, ia berhasil mengonsolidasikan 4200 Mahasiswa dari 427 kampus yang tersebar di 24 Provinsi pada tahun 2016/2017 di Cibubur, Jakarta Timur dan membuat satu gerakan politik kebangsaan.

Baca juga: Gerakan Sosial Mahasiswa Berbagi Beras Didukung Akademisi

Kemudian pascasarjana, Tian tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia (Peradi). Tujuannya sama, agar dirinya tetap bisa melakukan hal-hal pengadvokasian masyarakat, khususnya di sektor pertanahan.

Hingga saat ini dirinya pun telah memiliki kantor Hukum secara mandiri yang ditopang oleh beberapa kawan juangnya semasa kuliah.

Pada tahun 2019/2020, Tian dipercaya oleh 100 orang masyarakat di wilayah Tangerang Utara untuk berjuang bersama menempuh jalur Hukum dalam memperjuangkan hak pemukiman yang tergusur akibat pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.

Alhasil, dari proses hingga akhir pendampingan terhadap masyarakat terbilang sukses. Sebab, masyarakat yang saat itu tidak memiliki Legal Standing (Alas Hak), bisa menerima bayaran yang nominalnya cukup besar akibat perluasan Bandara International Soekarno-Hatta.

Sampai saat ini dirinya pun tetap berkonsentrasi dan fokus menangani perkara hukum yang bersifat kerakyatan, mengandalkan kekuatan jaringannya dan tentu sukarela tanpa bayaran (Pro bono Publico).

Baca juga: DEMA Trisakti Bagikan Paket Ratusan Beras Sikapi Lemahnya Ekonomi Indonesia