Info Massa – Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di tengah situasi perang saat ini tidak mungkin dilakukan.
Ia menilai gagasan menggelar pesta demokrasi di masa krusial justru berisiko memicu ketidakstabilan politik internal dan mengancam keutuhan negara.
“Pemilu saat ini akan menjadi tsunami bagi negara kita dan akan memecah belah Ukraina. Oleh karena itu, strategi saya adalah membawa negara ini menuju akhir perang dan mempertahankan negara yang merdeka dan berdaulat,” ujar Zelenskyy kepada wartawan, Minggu (23/8), seperti dilaporkan kantor berita Ukrinform.
Pernyataan tegas ini merespons diskursus politik yang berkembang terkait legitimasi kekuasaan dan pelaksanaan agenda politik nasional.
Zelenskyy menekankan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini murni mempertahankan kedaulatan, bukan terseret dalam kontestasi politik praktis.
Meski demikian, Zelenskyy tidak menutup pintu sepenuhnya. Ia memberikan syarat politik dan keamanan yang ketat, Ukraina baru bersedia membahas opsi pemilu jika mitra internasional memberikan jaminan konkret. Pemungutan suara harus dipastikan berlangsung aman, sah, dan demokratis, serta bebas dari ancaman serangan udara maupun penembakan militer.
Di sisi lain, dinamika politik domestik menunjukkan adanya pandangan berbeda. Mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov baru-baru ini menyuarakan bahwa pemerintah harus mulai mencari formula hukum dan teknis yang aman agar pemilu tetap bisa digelar meski konflik bersenjata masih berlangsung.
Pemilihan Presiden Ukraina sendiri sedianya dijadwalkan berlangsung pada 2024. Namun, agenda tersebut terpaksa ditunda akibat berlakunya status darurat militer (martial law) yang terus diperpanjang sejak eskalasi konflik dimulai.
Keputusan ini menempatkan Ukraina dalam dilema politik, mempertahankan kontinuitas kepemimpinan demi stabilitas pertahanan atau memenuhi mandat konstitusi di tengah bayang-bayang perang. []
